Layanan Transportasi Umum yang Efisien Harus Terintegrasi dengan Ticketing System

Layanan Transportasi Umum yang Efisien Harus Terintegrasi dengan Ticketing System

Analis kebijakan transportasi, Azas Tigor Nainggolan, memberikan catatan penting terkait penanganan kemacetan di Jakarta pasca-debat calon gubernur dan wakil gubernur periode 2024-2029. Tigor menekankan pentingnya fokus pada pengembangan transportasi yang terintegrasi dan mudah diakses oleh warga Jakarta, termasuk mereka yang tinggal di kota-kota penyangga. Menurutnya, integrasi layanan dengan ticketing system dan operasional yang terkoneksi adalah kunci utama untuk meningkatkan kualitas transportasi umum di ibu kota.

Tantangan ke depan bagi calon gubernur dan wakil gubernur adalah memastikan layanan transportasi umum massal dapat terealisasi dengan baik. Hal ini meliputi kepastian layanan yang mudah diakses, biaya yang terjangkau, kenyamanan, keamanan yang lebih baik, serta perjalanan yang efektif dan efisien. Tigor berharap bahwa dalam satu tahun pertama masa jabatan mereka, gubernur dan wakil gubernur Jakarta dapat mewujudkan hal ini sesuai dengan mandat Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam debat perdana, Ridwan Kamil (RK), calon gubernur nomor urut 1, berencana untuk mengurangi kemacetan dengan membuat angkutan sungai dan memperluas jalan layang (flyover). RK juga akan menerapkan kebijakan work from home (WFH) secara bergilir di setiap industri. Sementara itu, Dharma Poengrekun, calon gubernur nomor urut 2, memilih untuk fokus pada perbaikan manajemen transportasi umum sebelum meluncurkan terobosan baru. Ia ingin meningkatkan fasilitas transportasi agar penumpang merasa lebih nyaman dan menumbuhkan budaya tertib antre.

Pramono Anung, calon gubernur nomor urut 3, mengusulkan pembuatan Transjabodetabek sebagai solusi untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi ke Jakarta. Ia juga berencana memberikan fasilitas gratis naik MRT dan LRT kepada 15 golongan masyarakat yang selama ini mendapatkan akses gratis di Transjakarta. Golongan tersebut meliputi pegawai negeri sipil Pemprov DKI Jakarta, tenaga kontrak, pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP), karyawan swasta tertentu, penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa), lansia, penyandang disabilitas, serta anggota veteran dan TNI/Polri.

Dengan berbagai rencana yang diajukan oleh para calon gubernur, diharapkan Jakarta dapat memiliki sistem transportasi yang lebih baik dan efisien. Semua pihak harus bekerja sama untuk mewujudkan visi ini demi kesejahteraan dan mobilitas warga Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *