Pemerintah Kota Samarinda lagi serius banget memikirkan sistem transportasi massal. Dalam rapat yang digelar Senin kemarin (5/8), Walikota Samarinda dan timnya bahas secara mendalam tentang konsep transportasi massal ini.
Dari hasil rapat, sepertinya opsi buy the service (BTS) atau beli layanan dari operator pihak ketiga adalah yang paling memungkinkan. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, Hotmarulitua Manalu, mengatakan kalau Wali Kota menekankan pentingnya agar trayek transportasi massal ini bisa sampai ke daerah Palaran.
“Pak Wali ingin trayeknya bisa sampai ke Palaran. Itu menunjukkan kepedulian beliau terhadap akses transportasi di seluruh wilayah kota,” ungkap Manalu.
Kalau semua berjalan lancar, tahun depan bakal ada uji coba dua trayek utama, yaitu 1A dan 1B yang bakal menghubungkan Terminal Pasar Pagi dengan Terminal Lempake. Selain itu, akan ada dua trayek feeder untuk mendukung konektivitas. “Semoga bisa terealisasi tahun depan,” katanya.
Mengenai kekhawatiran para sopir angkot, Manalu bilang mereka bakal diajak diskusi dalam proses transisi ini. “Kami akan ajak para sopir angkot untuk ngobrol, tapi keputusan untuk merekrut mereka ada di tangan operator. Kami bakal kasih rekomendasi untuk mereka yang izin lengkap dan punya rekam jejak baik,” jelasnya.
Sebelumnya, Dishub sudah menghitung perkiraan anggaran untuk tahap pertama. Kalau pakai skema investasi pemerintah, estimasinya sekitar Rp 101 miliar untuk bus listrik dan Rp 60 miliar untuk bus konvensional. Sedangkan kalau pakai skema buy the service (BTS), anggarannya jadi Rp 34 miliar untuk bus listrik dan Rp 28 miliar untuk bus konvensional.
