Indonesia telah mencatat pencapaian bersejarah dalam proses aksesi keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Dalam sebuah acara Talkshow Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Jakarta pada Rabu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengumumkan bahwa Indonesia berhasil menyelesaikan proses aksesi ke OECD dalam waktu yang sangat singkat, hanya dalam rentang waktu 7 bulan.
Dalam sambutannya, Susiwijono menyoroti betapa tingginya kepercayaan internasional terhadap Indonesia dalam melaksanakan reformasi ekonomi. Ia membandingkan kecepatan Indonesia dalam proses aksesi dengan negara-negara lain seperti Argentina, Singapura, dan Thailand yang telah mengajukan aksesi selama bertahun-tahun tanpa kepastian yang jelas.
Menurut Susiwijono, prestasi ini tidak hanya menjadi bukti konkret dari reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia, tetapi juga mencerminkan tingginya reputasi dan kepercayaan internasional terhadap Indonesia.
Proses aksesi ini menjadi lebih menonjol melalui pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, dan Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas langkah-langkah selanjutnya dalam proses keanggotaan Indonesia di OECD.
Airlangga Hartarto menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia di OECD bukan hanya sebagai simbol, tetapi juga sebagai pendorong untuk mencapai status negara maju. Ia juga menyatakan bahwa keanggotaan ini diperkirakan akan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 1% dan mendukung pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, serta ketahanan ekonomi nasional.
Proses aksesi ini sejalan dengan tekad Indonesia untuk menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita yang tinggi pada tahun 2045, yang terus didorong oleh pemerintah. Keanggotaan Indonesia di OECD diharapkan dapat memberikan arahan bagi Indonesia agar dapat mengikuti perkembangan global dengan lebih adaptif.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi, dan Asisten Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral, Ferry Ardianto.
Proses aksesi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mengatasi jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap), serta untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Diharapkan langkah ini akan memberikan dampak positif yang besar bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
