Di bawah kepemimpinan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, terjadi transformasi yang signifikan dalam kinerja BUMN yang tercermin dari peningkatan dividen yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Erick Thohir menyampaikan bahwa target dividen BUMN pada tahun 2024 telah ditetapkan sebesar Rp 85 triliun, naik dari Rp 81 triliun pada tahun sebelumnya.
Kinerja apik BUMN tersebut tidak lepas dari kolaborasi yang baik antara pihak-pihak terkait. Erick Thohir mengakui peran penting Komisi VI DPR dalam mengawal dan mendukung program BUMN, serta kerja sama yang erat antara kementerian dan lembaga lainnya, direksi, dan komisaris BUMN yang telah bekerja keras melakukan transformasi. Erick juga menegaskan komitmen tim di Kementerian BUMN untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Namun, Erick Thohir tidak menutup mata terhadap masalah yang ada di BUMN, termasuk kasus-kasus yang berasal dari masa sebelumnya. Ia menegaskan bahwa pihaknya bersama dengan instansi terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan kepolisian akan menindak tegas oknum-oknum yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut.
Salah satu contoh konkrit adalah kolaborasi antara Kementerian BUMN dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kejaksaan dalam menangani kasus Indofarma. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas di sektor BUMN.
Meskipun masih terdapat sejumlah masalah, seperti yang disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin AK, yang menyebut bahwa sebagian besar masalah di BUMN merupakan warisan dari masa sebelumnya, upaya bersih-bersih terus dilakukan. Erick Thohir juga menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan check and balance, termasuk dengan melaporkan peringatan dini laporan keuangan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk segera ditindaklanjuti.
Selain itu, permasalahan konkret seperti yang terjadi pada PT Kimia Farma Tbk (KAEF) juga tengah diselidiki oleh Kementerian BUMN. Dugaan rekayasa keuangan yang mengakibatkan kerugian triliunan rupiah menjadi fokus dalam penyelidikan tersebut. Temuan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan integritas dan keberlangsungan bisnis BUMN.
Dengan komitmen yang kuat dalam melakukan transformasi dan peningkatan kinerja, serta tindakan tegas terhadap kasus-kasus yang terjadi, diharapkan sektor BUMN akan semakin terpercaya dan berkontribusi positif terhadap perekonomian negara.
