
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengirim surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Dia menyoroti isu pemangkasan anggaran infrastruktur dan subsidi transportasi untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Djoko mengungkapkan bahwa hampir Rp 100 triliun anggaran telah dikorbankan untuk program tersebut.
Dalam suratnya, Djoko menegaskan pentingnya mendukung program MBG namun dengan tetap selektif. Dia berpendapat bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut tidak boleh mengorbankan anggaran kementerian/lembaga lain yang juga memiliki peran penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Program MBG boleh dilaksanakan, namun program-program yang berkaitan dengan pelayanan publik dasar seperti keselamatan, transportasi umum, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur jalan tidak boleh dikorbankan,” tegas Djoko dalam suratnya yang dikirim pada Sabtu (1/2/2025).
Efisiensi anggaran belanja negara pada tahun 2025 mencapai Rp 306 triliun, dengan anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50 triliun. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Penghematan anggaran juga dilakukan di sektor transportasi Kementerian Perhubungan sebesar Rp 17,9 triliun. Djoko menilai bahwa alokasi tersebut hanya cukup untuk membayar gaji ASN Kemenhub selama setahun, sementara pegawai honorer harus dirumahkan.
Djoko mempertanyakan kebijakan penghilangan seluruh anggaran subsidi transportasi yang sebelumnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta menjamin kelangsungan pelayanan angkutan barang. Dia juga menyoroti dampak penghematan anggaran terhadap akses transportasi bagi masyarakat menengah ke bawah yang mengandalkan transportasi umum untuk aktivitas sehari-hari.
“Dampaknya akan sangat besar jika layanan transportasi benar-benar ditunda. Ini akan berdampak pada ribuan pekerja transportasi yang akan menganggur dan membatasi akses transportasi bagi warga menengah ke bawah,” ujar Djoko.
Djoko juga mencatat pemangkasan anggaran sebesar Rp 17,5 triliun, termasuk untuk subsidi transportasi di sektor perhubungan darat, udara, perkeretaapian, dan laut. Dia menyoroti keputusan operator moda angkutan yang tetap beroperasi meskipun seharusnya melakukan penundaan layanan beroperasi.
Djoko menekankan bahwa keputusan tersebut akan mengganggu perekonomian masyarakat dan daerah. Dia berharap agar pemerintah dapat mempertimbangkan ulang kebijakan pemangkasan anggaran yang dapat berdampak negatif pada masyarakat luas.
Dengan demikian, Djoko meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memperhatikan dampak dari pemangkasan anggaran infrastruktur dan subsidi transportasi terhadap masyarakat dan memastikan bahwa program-program yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik dasar tetap mendapatkan dukungan yang cukup.